BENARKAH KITA MASIH TERJAJAH?
Orang-orang tua-tua kita yang ikut berjuang suatu ketika bilang kepada anak dan cucunya begini : Ketika Belanda, Portugis hingga Jepang menjajah negeri ini, sakitnya tidak begitu parah. Sebab apa, karena kita tahu musuh kita, sehingga segenap rakyat bahu membahu mengerahkan seluruh kemampunannya melawan perompak negeri serta tanah tumpah rakyat. Kalaupun kita tidak makan, tidak mengurusi rumah dan memikirkan masa depan anak-anak, bahkan lari ke gunung, ke hutan belantara itu memang keharusan kita menyelamatkan diri agar tidak mati konyol dibunuh penjajah.
Tapi sekarang kebalikkannya, setelah merdeka 64 tahun, penjajah berlainan warna kulit, raut wajah dan bentuk pisik sebenarnya telah hengkang. Tulang-belulangnya pun mungkin tak ditemukan lagi di dalam pusaranya, tapi rakyat tetap merasa masih dikekang dan terjajah oleh bangsa sendiri. Dan ini jauh lebih parah, sebab sebagian anak-anak negeri tidak bisa bersekolah dengan baik, akses kesehatan berbiaya mahal. Kesempatan kerja sangat kecil.
Apakah benar pemimpin kita menjajah bangsa atau rakyatnya sendiri? Lihat-lah kenyataan, atau fakta, rakyat miskin bertambah, pengangguran meningkat tajam. Dalam era digital dan teknologi ini penduduk buta huruf di jakarta saja tercatat hampir 300 ribu. Untuk akses kesehatan? ya tahu sendiri, bagaimana keluarga miskin ditolak bahkan bayinya disandera di RS karena tak punya duit. Dan saksikan-lah di RS pemerintah bagaimana rakyat jelata bergelimpangan dengan raut pucat memelas berharap pertolongan untuk bisa bertahan hidup!
Jadi apa kuncinya? Ya, kembali kepada pemimpin tegakkan undang-undang sehingga semua aparat yang menjalankan fungsi tapi tdk sesuai dapat ditindak, sebab merekalah yang menghambat program pengentasan kemiskinan, akses kesehatan maupun pendidikan. Kepala negara, para menteri sebenarnya cukup membaca koran dan menonton tv 2 jam setiap pagi. Di situ tergambar :
1. Masalah ketidakadilan bidang hukum
2. Masalah korupsi birokrasi
3. Masalah akses kesehatan warga miskin
4. Masalah penyimpangan pendidikan mulai tk SD s-d Perguruan tinggi
5. Masalah kesenjangan sosial
6. Masalah kriminalitas
7. Masalah Kucuran berbagai dana menyangkut Program Pemberdayaan masyarakat miskin
8. Masalah Penyelewangan diberbagai institusi Pemerintah
9. Masalah Suap-munyuap penerimaan PNS
10. Dan berpuluh dan beratus masalah pelayan publik yang tidak semestinya terjadi.
Pemimpin tidak harus menanyakan bukti, karena memang bukan wewenangnya, tapi dengan mengkonfirmasikan masalah dari berita tersebut sudah membuktikan kepeduliannya untuk menegakkan aturan. Dengan catatan tentu pejabat bersangkutan tidak terlibat. Kalau terlibat, ya seperti sekarang-lah jadinya. Benar kata orang tua kepada anak cucunya, bahwa sekarang kita masih terjajah!
