Pemprov/Pemkab Bisa Kelola Gas Wajo

Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI dengan pemerintah dan investor eksplorasi gas di Wajo, Energy Equity Epic Sengkang (EEES), di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (12/5), malam, menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah memberikan porsi kepemilikan saham dalam pengelolaan gas di Gilireng, Wajo kepada Pemprov Sulsel maupun Pemkab Wajo.

Rapat juga merekomendasikan kemungkinan menaikkan harga jual gas dari EEES ke PT Energy Sengkang. Kedua perusahaan ini masih berada di bawah naungan holding yang sama. Raker juga merekomendasikan price review sesuai harga pasar dalam tiga bulan ke depan. DPD RI akan fasilitasi implementasi tersebut, kata pimpinan Komite IV DPD RI, Gaffar Usman saat membacakan kesimpulan hasil raker.

Rapat dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuanga Mardiasmo, Direktur EEES Andi Riyanto, Wakil Ketua  DPRD Sulsel Andri Syamsul Arif Bulu, Sekprov Sulsel Andi Muallim, Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, serta keempat anggota DPD RI asal Sulsel, Aksa Mahmud, Azis Kahar Muzakkar, Bahar Ngitung, dan Litha Brent.

"Sebagian pengelolaan gas Sengkang akan dijalankan pemerintah Provinsi Sulsel dan Kabupaten Wajo melalui perusahaan daerah. Kami menyatakan siap share saham," kata Muallim. Selama ini gas Sengkang dikelola oleh EEES yang kemudian menjualnya kepada PT Eergy Sengkang selaku pemilik PLTGU Sengkan yang menjual listriknya ke PLN.
 
Ketidakhadiran Menteri ESDM Darwin Saleh atau yang mewakili dalam rapat juga menjadi masalah karena inti dari pertemuan ada di kemeterian tersebut, kata Bahar Ngitung. Anggota DPR RI Taufan Tiro mengatakan ada keganjilan antara EEES dan PT ES karena kedua perusahaan ini memiliki induk perusahaan yang sama. Masalah selama ini karena dana bagi hasil (DBH) yang mau dibagi ada masalahnya diprofit, kata dia.

Anggota DPD Sulsel Aksa Mahmud meminta semua pihak membicarakan masalah gas Sengkang termasuk pembagian DBH migas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga tidak merugikan negara dan daerah. Peran investor juga jangan dilupakan. Makaya harga gas  harus disesuaikan dengan harga pasar kalau naik yah naik sehingga memberikan implikasi positif ke pusat dan daerah, kata dia. "Mari kita perbaiki semua ini agar daerah dan investor nyaman. Tapi jangan ada daerah tidak nyaman karena investor, "Aksa menambahkan.

Menurut Mardiasmo hasil rapat akan segera dilaporkan ke menteri keuangan dan pihaknya setuju membentuk tim. "Kami ini hanya kasirnya, kalau uangnya dibagi. Ini kan masalahnya ada di hulu (kementerian ESDM)," kata dia. Sedangkan Amran Mahmud  mengatakan masalah Sengkang sangat serius. Kejadian baru-baru ini adalah akumulasi dari beberapa kepentingan.
"Kami berharap ada konstribusi dari EEES yang jadi lokasi pengeboran gas. Selama 13 tahun beroperasi rakyat hanya dieksploitasi. Yang terkandung di perut bumi tidak memberikan  kesejahteraan masyarakat kita," kata dia.

Menurutnya, masalah ini sudah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir namun belum ada hasil memadai. "Tuntutan kita  dalam DBH selalu nol karena paremater yang digunakan tidak berpihak ke daerah penghasil migas seperti Wajo. Seluruh jajaran pimpinan daerah senantiasa memulihkan suasana kondusif bagi masyarakat seperti sebelumnya," tambahnya. Pemda tidak pernah dapat DBH karena pajak dan sebagainya  dibebankan ke daerah penghasil yang seharusnya dibebankan ke pusat. Maka formulasi itu sebaiknya ditinjau kembali. "Kami harap lewat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah RI akan memperoleh pengecualian. Masyarakat Wajo sangat menantikan hasil pertemuan ini, "katanya.

Sedangkan Mualim mengatakan Gubernur Sulsel berhalangan hadir dan meminta maaf sekarang ada di Singapura untuk check up kesehatan. "Sekian tahun migas Wajo dikeruk tapi hasilnya belum dinikmati. Katanya alasannya karena cost recovery investasi belum dicapai. Karena harga masih sangat rendah maka tidak sampai pada cost recovery investasi break even point," kata dia. Menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan agar pembelian gas tak hanya dilakukan oleh Energy Sengkang namun juga diberikan kesempatan perusahaan lokal membeli gas. Ini bisa jadi salah satu solusi di Sengkang.

Pemda juga menuntut corporate social responsibility (CSR) daerah serta siap melaksanakan rekomendasi rapat. Diharapkan perusahaan yang mengelola gas agar membumi, mengakar di masyarakat sana. "Karena itu, Pemprov siap menjadi salah satu pemegang saham yang porsinya bisa 10-20 persen agar perusahaan daerah bisa masuk kesana," tambahnya.